Rakyat Sekarat, Iuran BPJS Malah Naik Mulai 1 Juli

Ilustrasi

DILIPUTNEWS.CO – Di tengah lemahnya pendapatan ekonomi masyarakat yang disebabkan pandemi Covid-19, kebijakan yang mengecewakan hadir. Presiden Joko Widodo malah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai 1 Juli 2020.

Memang bukan yang pertama, sebelumnya pemerintah telah menaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi berlaku per 1 Januari 2020. Diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan, diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir. Tarik ulur kenaikan iuran BPJS Kesehatan nyatanya tak berhenti sampai disana.

Tampaknya, pemerintah mencari celah baru untuk bisa menaikan iuran, mulai 1 Juli 2020 hal itu akan diberlakukan, Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II.

Tertuang dalam Pasal 34 ayat 3 Perpres Nomor 64/2020 berbunyi Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp 150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.

Kemudian Pasal 34 ayat 2 Perpres Nomor 64/2020, Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp 100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500,00, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35.000,00.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Alasan dari kenaikan iuran tersebut demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

Meski iuran naik, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi dan iuran agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan. "Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," jelas Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

"Nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan," tutur dia.

Naiknya iuran BPJS Kesehatan mendapat respon miris dari buruh dan pengusaha, mereka merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak terbitnya Perpres terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI atas naikknay iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar iuran," kata Said dalam keterangan tertulisnya.

Kedua, ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. bahwa BPJS Kesehatan bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi berbentuk badan hukum publik, sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik.

Kemudian, Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres No 82 Tahun 2018 yang sebelumnya menaikkan iuran. KSPI menilai, seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan. Tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak.

Bukan hanya KSPI, berbagai organisasi lain juga memprotes kebijakan yang dianggap mengakali hukum tersebut. Bahkan hingga melakukan aksi unjukrasa karena tak terima dengan keputusan tersebut.***

error: