Benarkah Meulaboh Telah Menjadi Pemkot Ke 24 di Aceh?

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aduwina Pakeh, M.Sc.

DILIPUTNEWS.CO - Ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, terhembus kabar jika Kota Meulaboh telah dicantumkan dalam SIPD Kemendagri, Kota Meulaboh masuk pada urutan ke 24 sebagai Pemerintah Daerah di Aceh.

Informasi ini disampaikan oleh Koordinator Sumatera Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PPDOB SI), Aduwina Pakeh, M.Sc, Rabu (6/5/2020).

Kabar tentang pencantuman Kota Meulaboh dalam sistem SIPD Kemendagri pertama sekali disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Pemekaran Kota Meulaboh yang juga Anggota DPR Aceh dari Fraksi PAN, Fuadri, S.Si., M.Si.

Dalam pesan singkat melalui Whatshap Grup CDOB Kota Meulaboh, menurut Wakil Bupati Aceh Barat periode 2007 - 2012 tersebut, pencantuman Kota Meulaboh dalam SIPD Kemendagri untuk pengajuan usulan kegiatan 2021.

"Setalah kami telusuri laman resmi SIPD Kemendagri (sipd.kemendagri.go.id) memang benar Kota Meulaboh tercatat dalam sistem dan berada di nomor 24, sementara kita ketahui bersama Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kab/Kota,"jelanya.

Kata Aduwina, secara resmi belum diketahui apa maksud pencatuman Kota Meulaboh kedalam SIPD, harapannya ini menjadi pertanda baik untuk perjuangan melahirkan Kota Meulaboh, kita doakan bersama agar segera terwujud.

Dosen Universitas Teuku Umar ini menilai pencantuman Kota Meulaboh sebagai Pemerintah Daerah ke-24 di Aceh dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri merupakan pertanda positif bagi para pejuang dan segenap masyarakat yang mendiami Kota Pahlawan Teuku Umar ini.

Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata hanya Kota Meulaboh saja yang tercantum dalam SIPD tersebut, sementara 5 CDOB lainnya di Aceh tidak termaktub.

"Kami akan melakukan klarifikasi melalui Forum Komunikasi Daerah (FORKODA) Aceh dan dewan Pembina FORKONAS, bagaimana dengan status CDOB lainnya di Aceh, sementara kita telah berjuang bersama-sama lewat FORKODA Aceh dan FORKONAS PPDOB SI," kata Aduwina.

Diakuinya, CDOB Kota Meulaboh memang telah melengkapi semua persyaratan administrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, serta telah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk diusulkan sebagai Daerah Otonomi Baru bersama 173 CDOB dari berbagai penjuru Indonesia. Namun selama ini terbentur dengan adanya Moratorium pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat.

"Selama ini CDOB Kota Meulaboh bersama CDOB lainnya di Aceh aktif menyuarakan pencabutan Moratorium pemekaran karena tidak sesuai dengan semangat pembangunan daerah yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut terdapat dua RPP yang seharusnya telah disahkan menjadi PP dua tahun setelah berlakunya UU/23 yaitu RPP Desertada dan Detada " papar Aduwina.

"Seharusnya Presiden sudah menetapkan 2 RPP itu menjadi PP pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan UU/23/2014 yang mengharuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut" Tutup Aduwina, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar ini.

error: