Bupati Nagan Raya Didesak Evaluasi Izin PT. KIM

DILIPUTNEWS.CO – Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Banda Aceh meminta Bupati Nagan Raya untuk segera menindak tegas dan melakukan evaluasi izin PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM) terkait permasalahan pencemaran lingkungan dan penyerobotan lahan masyarakat.

Ali Hermansyah mantan pengurus IPELMASRA Banda Aceh mengatakan berdarsarkan hasil analisa yuridis dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh adanya temuan dilapangan bahwa PT. Kharisma Iskandar Muda telah melakukan pelanggaran.

“Temuan dilapangan PT.KIM telah melanggar peraturan dan ketentuan pasal 4 ayat (4) Permen LH Nomor 2 Tahun 2013 tentang penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Ali Hermansyah, Jumat (25/9/2020).

Kata dia, berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh, peraturan dan ketentuan yang dilanggar oleh PT. Kharisma Iskandar Muda yaitu pembekuan izin lingkungan hidup atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Bupati Nagan Raya memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi administratif kepa PT. Kharisma Iskandar Muda dengan mengevaluasi izin bahkan mencabut izin operusahaan tersebut,” katanya.

Tindakan tersebut menurut dia bisa saja dilakukan oleh Bupati Nagan Raya karena diperkuat dengan beberapa temuan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilapangan.

“Limbah dan pencemaran lingkungan ini semakin berdampak nyata dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” katanya.

Dia berharap, agar pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Nagan Raya, DPRK Nagan Raya, DLHK dan stekholder terkait lainnya tidak menutup mata atas persoalan lingkungan yang terjadi saat ini, dan sudah seharusnya segera mengmbil sikap yang tegas.***

error: