Empat Fraksi DPRK Aceh Selatan  Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2019

Empat Fraksi DPRK Aceh Selatan  Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2019

DILIPUTNEWS.COsee - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019, Selasa (10/6/2020).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Selatan Ridwan A.Md, didampingi oleh  Wakil Ketua I Teuku Bustami SE. Turut hadir  Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran,  Dandim 0107/Asel Letkol Inf R. Sulistiya Herlambang, dan Kapolres AKBP Ardanto S.IK SH MH.

Selain itu, juga turut hadir  Kajari Aceh Selatan, Fajar Mufti SH MH, Ketua MPU  H. Tgk.  Armia Ahmad,  Sekda  H Nasjuddin SH MM,  para Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPK, Kepala Bagian (Kabag) Setdakab Aceh Selatan, dan undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna itu, empat Fraksi DPRK Aceh Selatan yakni, Fraksi PNA, Fraksi Demokrat, Fraksi Pelangi, dan Fraksi Partai Aceh  (PA) merekomendasikan LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019. Penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupai itu dibacakan oleh masing-masing  fraksi dalam.

Rekomendasi berupa evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati Aceh Selatan TA 2019 tersebut selanjutnya diserahkan oleh Wakil Ketua I DPRK Aceh Selatan, Teuku Bustami kepada Plt. Bupati Tgk. Amran.

Sebagaimana hasil rekomendasi yang dibacakan oleh Sekwan DPRK Aceh Selatan, H Halimuddin SH MH diantaranya menyebutkan, bahwa masih terdapatnya silva atau kelebihan anggaran pada beberapa SKPK, merupakan masalah yang setiap tahun ditemukan.

"Sementara pada beberapa SKPK lainnya terjadi sebaliknya yaitu kurangnya anggaran yang diberikan. Hal ini tentunya perlu dilakukan penghitungan perencanaan anggaran yang lebih akurat untuk kedepannya," sebutnya.

Disebutkan juga, perlunya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan mengingat dana untuk bidang pendidikan setiap tahunnya sangat memadai.

Masih terdapatnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa bangunan milik pemerintah daerah yang tidak difungsikan.

"Karena tidak tepat sasaran dan perencanaan serta beberapa bangunan lainnya tidak selesai pengerjaannya dikarenakan lemahnya pengawasan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, perlunya evaluasi birokrasi untuk penguatan manejerial dan kapasitas agar pertumbuhan pertanian semakin membaik. Dinas Pertanian Aceh Selatan diharapkan memiliki program trobosan dan gagasan berlian untuk mewujudkan visi - misi Aceh Selatan Hebat.

Membuat pemetaan jumlah lahan di Aceh Selatan yang membutuhkan skala prioritas pembangunan saluran atau jaringan irigasi, sehingga pengajuan pembangunan bukan semata -  mata atas usulan kelompok tetapi pertimbangan prioritas pembangunan.

"Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat areal persawahan di Gampong Pulo Ie Kecamatan Kluet Utara, masih menggunakan tadah hujan, sementara persawahannya mencakup empat Gampong," ujarnya.

Hal seperti ini menjadi prioritas pembangunan saluran atau jaringan irigasi untuk pengairan persawahan dalam rangka perwujudan target tanam dua kali dalam satu tahun.

Pemerintah daerah diharapkan membuat regulasi atau usulan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Ketahanan Pangan Daerah. Membuat program system informasi ketahanan pangan daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak dan dinas terkait dalam peningkatan perekonomian rakyat, selanjutnya perlu dilakukan penguatan tim kerja dalam merealisasikan dan menyukseskan visi misi Aceh Selatan Hebat.

Memperhatikan kesesuaian pembanguan dengan penerimaan manfaat bagi masyarakat dan penerimaan PAD bagi daerah. Pembinaan masyarakat penerima manfaat program perikanan budidaya dengan pendampingan sampai pada pendistribusian.

Dalam rekomendasi tersebut juga menyarankan Dinas Pariwisata, membuat kajian ulang pembangunan kolam renang Gelombang tujuh agar memenuhi standar PON. Selain pariwisata dapat dijadikan sebagai tempat wisata juga dapat menjadi ajang pelaksanaan event olah raga.

Mengingat sepanjang pantai barat selatan belum ada kolam renang memenuhi standar PON. Ini bisa menjadi peluang untuk pelaksanaan PON menjadikan Aceh Selatan sebagai tuan rumah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian rakyat.

"Program tahun berikutnya kami rekomendasikan untuk lebih fokus pada mengaktifkan dan merawat pembangunan yang telah dilakuan pada ODTW sehingga anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat sekitar dan menjadi penerimaan PAD bagi daerah," tuturnya.

Selanjutnya,  Dinas Pemuda dan Olah Raga, perlu membuat kegiatan penguatan kapasitas kepemudaan jangan hanya terfokus pada sarana olah raga.

"Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan provinsi Aceh dan kementrian di pusat untuk dukungan kegiatan pada dinas," demikian dibacakan Sekwan H Halimuddin.

Sementara itu, Plt. Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran dalam kata sambutannya diantaranya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada segenap Snggota DPRK Aceh Selatan.

Ia juga mengucapkan terimakasih  atas Rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian  kinerja tugas pembantuan dan penugasan selama Tahun Anggaran 2019.  Rekomendasi ini adalah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

"Kami menyadari bahwa anggota dewan terhormat telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui Komisi-Komisi yang ada untuk membahas LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun 2019 bersama OPD terkait, serta instansi lainnya. Apalagi kegiatan ini dilaksanakan di bulan Ramadhan ditambah dalam keadaan musibah Covid-19," pungkasnya.

error: