Polemik Kapal Asing di Perairan Aceh Barat

Ketua Komisi II DPRK Aceh Barat Minta Semua Pihak Percaya Gugus Tugas Covid 19

Proses Pengangkut Batubara Bebas Covid-19

DILIPUTNEWS.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat, Mawardi Basyah, menilai tim gugus tugas percepatan penanggulangan Coronavirus Disease (Covid 19) telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Menurutnya, jika tim gugus Covid 19 harus bekerja dan langsung menentukan seseorang itu Orang Dalam Pemantauan (ODP) terpapar dari Virus SARS-CoV-2 itu menjadi sesuatu yang aneh jika, tidak menemukan suatu gejala.

“Apa yang dilakukan oleh tim gugus covid itu sudah sesuai, kalau harus tau sampai ke ODP itu yang aneh. Kalau pimpinan merasa pingin tes air liur silahkan saja dites nanti saat mereka turun ke darat,” kata ketua Komisi II, Mawardi.

Dikatakannya, terkait dengan kegiatan transipment batubara yang dilakukan PT Sari Internasional Group (SIG) yang merupakan vendor PT Mifa sesuai dengan prosedur yang dilakukan juga sudah sesuai dengan protokol yang diterapkan.

Tidak hanya itu, kata ketua Komisi II ini kegiatan lalulintas masuknya kapal pengangkut batubara yang saat ini berlangsung di perairan laut Meulaboh tersebut belum ada aturan pemerintah yang melarangnya.

Mawardi berharap, tidak adanya kepentingan pribadi yang sengaja menghambat kerja yang dilakukan perusahaan yang dapat merugikan daerah itu sendiri.

“Jangan sampai ada kepentingan disini merugikan daerah, terutama berimbas kepada tenaga kerja lokal yang harus di rumahkan. Jika ini dihentikan ada 140 orang yang akan dirumahkan, dan ini menjadi beban lagi bagi daerah,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Disebutkannya, tidak hanya berimbas pada daerah jika dilakukan penghentian operasional kapal asing itu, namun juga akan memangkas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, lantaran PAD Aceh Barat selama ini hampir sebagian besar dari perusahaan tambang batubara PT Mifa Bersaudara.

Sementara itu Hermanto, juga meminta kepada semua pihak percaya kepada Kantor Kesehatan Karantina Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh Wilayah Kerja Meulaboh.

Karena menurut anggota Komisi I itu, KKP Wilayah Kerja Meulaboh lebih mengetahui terhadap tindakan yang mereka lakukan menyangkut dengan kesehatan, lantaran itu merupakan ranah dari lembaga yang tunduk dibawah Kementrian Kesehatan tersebut.

“Dari apa yang dipaparkan KKP terkait prosedur, itu sesuai yang disampaikan. Karena induk dari segala kegiatan dilaut yang berhubungan dengan kesehatan itu adalah KKP,” ungkap Hermanto.***

error: