M.Saleh Angkat Bicara Terkait Pemangkasan Dana Dayah

M.Saleh Putra Barat Selatan

DILIPUTNEWS.CO - Terkait dengan isu Pemerintah Aceh akan memangkas dana pendidikan dayah Aceh dengan alasan untuk dialihkan ke penanganan Covid-19, banyak kekecewaan masyarakat terutama pimpinan dayah, santri dan masyarakat.

Pasalnya dana yang semula dianggarkan di dayah-dayah, tiba-tiba dialihkan ke penanganan Covid-19, padahal dinas telah melakukan verifikasi bahkan hanya tinggal tanda tangan kontrak.

Ironisnya, pasca dilakukannya verifikasi, banyak dayah merobohkan bangunan lama dengan harapan akan dibangun baru, tapi dana tersebut dipangkas utk penanganan covid-19. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi kalangan guru santri. Padahal anggaran Aceh berjumlah 17 T.

Namun, seakan tim TAPA tidak mau ambil pusing dengan dana tersebut. Kenapa harus dana pendidikan dayah yang di potong, kenapa tidak dana lain, hal ini mengisyaratkan pemerintah Aceh saat ini tidak sesuai dengan visi misi Irwandi dan Nova serta program Aceh Carong serta tdk memiliki semangat kearifan lokal.

Lagi pula pendidikan ini adalah dana wajib. Seharusnya ditambah bukan malah di kurangi, karena pendidikan harus 20 persen dari jumlah APBA 17 T. Setidaknya pendidikan dayah minimal harus mendapat alokasi anggaran 1 T dari 20 persen tersebut yang dianggarkan untuk Dinas Pendidikan Aceh. Bahkan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan, juga melarang memangkas dana pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini tidak terlepas dari amatan M. Saleh. Putra Barat Selatan ini melihat bahwa pemangkasan dana di Dinas Pendidikan Dayah merupakan hal yang sangat keliru.

Dia beralasan bahwa dana yang sudah dianggarkan untuk Dayah-Dayah di Aceh itu demi keperluan mereka, apalagi ada di sebagian Dayah sudah merobohkan asrama para santri, dengan harapan ada dana yang dianggarkan pemerintah Aceh untuk tahun ini, sehingga bisa dibuat kembali dengan lebih baik.

"Apabila kondisi ini terus dilakukan, maka sangat disayangkan, apalagi dana itu untuk keperluan pembangunan Dayah Dayah di Aceh," jelasnya, (3/5/2020).

Tokoh pantai barat selatan yang sedang menyelesaikan program Doktor di Universitas Malang itu juga merincikan bahwa Provinsi Aceh merupakan provinsi terbanyak menerima APBA, berjumlah 17 T. sedangkan provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara hanya 8 T saja. Tapi kondisi ini malahan Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatra.

"Kalau seperti itu terus-terusan, Insya Allah sebentar lagi provinsi Aceh bisa jadi provinsi terbodoh di Indonesia,  karena dana pendidikan dayah saja di potong sepihak oleh Pemerintah Aceh dengan alasan Covid-19 tanpa adanya musyawarah dengan DPRA. Ini menandakan bahwa eksekutif Aceh sama sekali tidak memikirkan nasib para guru santri dayah dengan pembangunannya," tegas M. Saleh.

Tidak hanya itu, M. Saleh juga mengatakan pemerintah Aceh juga sudah melakukan hal yang sama dengan memotong semua anggaran untuk pendidikan dayah tahun 2020 bahkan menghapus dengan alasan Covid-19, padahal itu jelas dana wajib yg tdk boleh dipotong karena provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lain, dimana Aceh memiliki dua bagian dana pendidikan, ada pendidikan umum dan ada pendidikan dayah.

"Ketentuan ini lahir atas dasar MOU Helsinki, dimana dalam ketentuan Qanun telah mengatur untuk Aceh tentang pendidikan dayah setara dengan pendidikan umum, bahwa Pendidikan dayah juga merupakan penguatan syariat islam di Aceh," tegasnya.

error: