Naik Turun Harga TBS di Nagan Raya Bukan Wewenang Bupati

Ari Saputra, General Manager PT.Kharisma Iskandar Muda - Doc Pribadi

DILIPUTNEWS.CO - Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sepenuhnya ditentukan oleh Tim Penetapan dan Pemantauan harga, sementara Bupati sebagai kepala daerah hanya memiliki kewenangan sebatas mengawasi.

”Perlu diketahui bersama bahwa Bupati tidak diberi kewenangan untuk menetapkan harga TBS. Kewenangannya hanya mengawasi apakah keputusan tim penetapan harga TBS dilaksanakan petani plasma dan PMKS," kata Ari Saputra, General Manager PT.Kharisma Iskandar Muda, Rabu (15/7/2020), melalui siaran pers yang diterima DiliputNews.co

Ia menegaskan, sangat tidak relevan, apabila mengaitkan fluktuasi harga TBS dengan kinerja Pemerintah Daerah. Tentu saja naik turunnya harga TBS tidak di suatu daerah tak bisa ditentukan oleh Bupati.

Sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2018, penetapan harga yang dikeluarkan oleh Pemerinah Provinsi sejatinya hanya berlaku bagi pekebun sistem Plasma dan tidak mengatur pekebun sistem Swadaya. Karenanya kewenangan pengawasan oleh Bupati hanya bagi pekebun Plasma dengan perusahaan yang memiliki kerjasama serta diketahui oleh Pemerintah Daerah.

Permentan Nomor 1 Tahun 2018 pada prinsipnya bertujuan mensejahterakan petani secara bersama. Hanya saja tujuan ini baru akan tercapai jika para petani secara bersama sama membentuk koperasi yang dikelola dari petani untuk petani.

”Menyangkut dengan statment yang menyatakan saya cari panggung dan membodohi masyarakat, itu salah besar. Pernyataan tersebut adalah tuduhan yang serius terhadap diri saya, perlu diluruskan. Dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan tentang tatalaksana penetapan harga TBS yang tetap memperhatikan harga pasar dunia, apalagi dalam penetapan harga tersebut juga disebutkan klasifikasi dan ketegori TBS,” tukas Ari.***

error: