Terkendala Izin Bongkar dari Bea Cukai

Pembongkaran Material PLTU 3 dan 4 Nagan Raya Terancam Gagal

Aktifitas Bongkar Muat Tiang Pancang Di Calang - Serambinews.com

DILIPUTNEWS.CO – Pesokan bahan baku untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya kini mulai macet, sebab rencana pembongkaran material yang akan dilakukan di Pelabuhan Jetty, Aceh Barat terancam gagal.

Sebelumnya, Material tiang pancang yang diangkut oleh kapal Mather Vessel New Lucky II itu sempat gagal melakukan pembongkaran di Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya sebab ditolak dan tidak mendapatkan rekomendasi izin dari Bupati Irfan TB.

Tanggal 4 April 2020 lalu kapal yang sudah tiba di perairan laut Calang namun tidak dapat bersandar lantaran tidak diizinkan. Setelah menjalani karantina laut lebih 20 hari akibat penolakan, akhirnya kapal pengangkut berencana melakukan pembongkaran di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Desa Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Kapal itu tiba di perairan laut Aceh Barat 19 April Lalu, tetapi untuk proses pembongkaran kembali terkendala meski rekomendasi izin bongkar telah di keluarkan Bupati Aceh Barat dengan nomor 586/2020.

Kendala yang dihadapi oleh PT Prolog Bumi Indonesia (PBI) yakni belum mendapat izin bongkar dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Meulaboh. rekanan pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya tersebut menilai sengaja dipersulit.

Wakil Direktur PT PBI, Herianto mengatakan, pelayanan KPPBC Meulaboh sangat buruk lantaran dalam pengurusan izin tersebut pihaknya telah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin, tetap saja seperti dibola-bola oleh kantor yang bekerja dibawah Kementerian Keuangan tersebut.

“Yang saya rasakan memang pelayanan buruk sekali itu pertama. Yang kedua jawaban yang diberikan pihaknya baik bawahan dan kepala kantornya tidak memuaskan saya. Jawabannya itu dari bagian Pabeannya itu jawaban yang tidak logis. Dia sendiri tidak tahu, tapi suruh saya pigi urus,” kata Herianto, kepada wartawan, dalam konferensi pers yang dilakukan di sekretariat bersama Jurnalis Aceh Barat, Jumat, (21/4/2020).

Dikatakannya, pihak KPBBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh meminta izin gerak guna melengkapi pengurusan izin bongkar, ia menganggap izin gerak yang diminta untuk melengkapi dokumen dianggap tidak logis.

Masa berlaku izin gerak tersebut, kata dia, hanya bisa digunakan 1 x 24 jam, jika izin gerak itu dilakukan pengurusan maka saat kapal pengangkut tiang pancang dari tengah laut menuju dermaga maka akan habis masa berlaku saat kapal dalam perjalanan.

Padahal, sebut Heri, izin untuk kapal tongkang menuju kapal besar yakni MV Lucky New II telah dimiliki oleh pihaknya untuk proses bongkar muat dari kapal besar ke tongkang.

“Untuk pengurusan izin gerak itu kan ada batas waktu matinya 1 x 24 jam, kenapa suruh saya pigi urus sedangkan Sheep To Sheep saja kita belum laksanakan. Izin gerak dari posisi tongkang ke kapal besar itu sudah ada satu hari izin geraknya, tapi kita gerak kesana cuma dua tiga jam saja okelah. Sekarang yang gerak dari Kapal setelah selesai muat ke pelabuhan disuruh buat juga itu kan mati kita, kerja saja belum, ngapain di buat izin geraknya dari kapal tongkang ke pelabuban,” kata Herinato.

Menurutnya hal tersebut sangat aneh, jika harus ada dua izin gerak baru dikeluarkan izin bongkar lantaran pemakaian izin gerak tidak dapat dilakukan dalam waktu yang panjang dalam penggunaannya.

Disebutkannya, untuk penguran izin gerak harus dilakukan di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan dari segi efektvitas dan administrasi menurutnya permintaan KPPBC tersebut merasa di persulit.

Ia melanjutkan, biasanya, izin gerak baru diperoleh dari KSOP apabila izin bongkar serta pekerjaan telah dilakukan serta kapal tongkang telah menuju dermaga, bukan saat kapal tongkang masih ditengah laut dan belum melakukan pekerjaan.

Pihak KPBBC Madya Pabean Tipe C Meulaboh, sebut Heri, tidak tahu batas waktu berlakuknya izin gerak tersebut. Padahal dengan singkatnya masa berlaku jika dipaksakan maka pihak kapal tidak bisa bekerja, lantaran proses pembokaran tiang pancang dari kapal besar ke kapal tongkang membutuhkan waktu selama tiga hari.

Anehnya lagi, kata dia, untuk mengurus izin bongkar pihak KPPBC Meulaboh yang notabennya bekerja secara mandiri memberikan alasan jika untuk mengeluarkan izin bongkar mereka juga harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait.

“Saat bertemu kepala kantor sekitar pukul 11. 00 WIB Intinya dia sampaikan jika ini harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Padahal mereka bekerja sendiri kenapa harus ada koorindisi dengan instansi terkait lagi. Apa karena di panggil DPRK kalau dipanggil DPRK mereka kan tinggal jawab saja sesuai dengan yang dipertanyakan,” sebutnya.

Pihak agen pelayaran Kapal MV Lucky New II, Damai, mengatakan proses pengurusan izin pembongkaran tiang pancang sebenarnya telah diajukan sejak tanggal 18 April 2020, namun karena STS pertama sekali dilakukan sehingga pihaknya pihaknya sempat melakukan koordinasi dari kekurangannya.

Namun, kata Damai, dalam pengurusan tersebut ada dokumen yang kurang sehingga dilakukan pengurusan pada tangga 23 April yang dilakukan PBI dan baru diajukan Kemarin.

“Jadi kita masih tunggu lagi izinnya bagaimana selanjutnya tentang hal ini, yang pasti kita sudah lengkapi semua yang diminta termasuk rekomendasi dari KSOP,” kata Damai.

Bantahan KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh

Adanya kesan mempersulit pengurusan izin bongar tiang pancang yang dilakukan PT PBI bersama pihak agen pelayaran kapal MV New Lucky II dibantah oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, Alim Fanani, mengatakan dalam permohonan izin pihaknya telah melakukan sesuai prosedur. Pihaknya, kata dia, sebelum mengelaurkan izin membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian baik secara administrasi maupun penelitian fisik.

Ia menyebutkan, untuk mengeluarkan izin pihaknya membutuhkan waktu selama dua hingga tiga hari kerja, apalagi izin bongkar tiang pancang tersebut diluar kawasan pabean yang tidak sepenuhnya dibawah pengawasan direktorat jenderal Bea dan Cukai, sehingga membutuhkan waktu untuk dilakukan koordinasi dengan instansi terkait atas pekerjaan tersebut.

“Tidak benar peristiwa itu. Jadi hari ini (24 april) memang ada perusahaan yang mengajukan permohonan izin bongkar barang impor di laura kawasan pabean KPBBC TMP C, sesuai prosedur terhadap permohonan tersebut akan kami lakukan penelitian baik secara administrasi maupun penelitian fisik di kawasan,”

Pengurusan ini biasanya butuh waktu dua hingga tiga hari kerja. Mengingat permohonan izin bongkar diluar kawasan pabean yang tidak sepenuhnya dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai, sehingga tentunya kami perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata Alim Fanani.***

error: