Refocusing Anggaran Covid-19, Hadi Surya Beri Ide Perkuat Kerja SKPK

Politisi muda dari Partai Gerindra, Hadi Surya S.TP MT

DILIPUTNEWS.CO - Politisi muda dari Partai Gerindra, Hadi Surya S.TP MT menyatakan, refocusing anggaran pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai langkah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Aceh Selatan.

"Hal ini sudah pernah saya sampaikan pada forum rapat dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Selatan dan dalam forum rapat dengan TAPK," kata Hadi Surya,  Anggota DPRK Aceh Selatan kepada wartawan di Tapaktuan, Sabtu (2/5/2020).

Dia memberi ide perkuat kerja SKPK terkait dengan pandemi covid-19 dengan skema terintegrasi beberapa diantaranya, Dinkes dan RSUD fokus pada penanganan OTG/ODP dan PDP khususnya traveler dari zona merah.

"Jangan bebankan gampong-gampong bekerja sendiri-sendiri, jadikan perangkat gampong sebagai pengontrol bukan pengambil tindakan penanganan," uiarnya.

Selanjut ia mengatak, BPBD dan Satpol-PP fokus pada penanganan karantina, pemantauan perbatasan dan pengambil tindakan bagi masyarakat khususnya OTG/ODP yang tidak mengindahkan protokoler kesehatan ditengah wabah seperti penjemputan paksa bagi yang karantina rumah membandel.

Yang ketiga Hadi Surya juga meminta, Dinas Sosial fokus pada penanganan masyarakat miskin yang terdampak dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga SKPK ini harus intens melakukan koordinasi.

Selanjutnya yang ke empat Disperindagkop dan UKM perkuat ekonomi para pelaku usaha kecil menengah, menumbuhkan ekonomi para wirausaha pemula, biarkan mereka membangun usahanya sebagai sebuah kesibukan sendiri.

"Sehingga kurang waktu senggangnya agar terhindar dari duduk duduk berkumpul tanpa alasan yang jelas ditengah pandemi ini.  Bagi pelaku usaha yang hilang pekerjaan karena pandemi ini (sopir, penjaga kantin, tukang becak dll) tawarkan pekerjaan sampingan dengan mengutamakan sektor penguatan pangan. Maksimalkan anggaran untuk ini dengan alasan mereka adalah kelompok yang berdampak akibat Covid-19 ini," sebutnya," jelasnya.

Kemudian yang kelima, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan, sediakan biaya pengolah tanah, bibit dan pupuk serta insentif (jika tidak terdata di Dinsos) agar para petani disibukan dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu senggang untuk menjemput penularan virus ini.

"Demikian juga bagi para nelayan sediakan subsidi bahan bakar untuk mereka kelaut dan pemerintah juga harus hadir membantu pamasaran hasil tangkapan (kirim ke luar daerah). Maksimalkan anggaran untuk ini dengan alasan mereka adalah kelompok yang berdampak akibat Covid-19 ini," paparnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, lanjut Hadi Surya, siapkan juknis yang baik agar dana gampong bisa dimaksimalkan untuk penanganan di sektor perekonomian dan sosial agar bisa menompang atau melengkapi program pemerintah kabupaten.

"Dengan adanya sandaran regulasi, pemerintah gampong akan berani "merampok" uang gampong untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gampong. Tawarkan solusi sementara bagi masyarakat yang aktifitas ekonominya berpotensi menjadi penyebaran virus," katanya.

TUJUH : BPKD  dan Bappeda, memastikan ketersediaan anggaran dan keberanian untuk menunda program fisik yang dinilai besar dan tidak mendesak termasuk kegiatan yang terlihat tapi tidak terasa (seperti tanggul, gerbang, rehab dan lain lain).

Kemudian juga memastikan pendapatan/tunjangan ASN tidak terganggu akibat refokusing anggaran. Dan siapkan dana cadangan berupa Dana Tanggap Darurat / dana siap pakai.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk Pimpinan daerah, pimpinan DPRK bersama Forkopimda duduk bersama membahas payung hukum dan skema atas langkah yang dimaksud diatas agar tidak melawan hukum. Maksimalkan kerja Camat untuk menjadi pengawal, penggawas atas semua kebutuhan masyarakat dalam skema ini.

"Dikarenakan Aceh Selatan bukan zona merah, semoga tidak zona merah, mari kita jadikan ini sebagai alasan untuk penguatan ekonomi rakyat, kemandirian pangan, tanam serentak dan semangat baru bagi masyarakat melakukan kegiatan masing-masing dengan tetap jaga jarak," tuturnya.

Ia juga menyarankan, Pemerintah Aceh juga harus membuat program terintegrasi penanganannya dengan kabupaten/kota, kabupaten/kota terintegtasi dengan kecamatan maka kecamatan bergandengan tangan dengan Gampong. Jika seluruh gampong bebas Corona, maka Aceh akan bebas corona.

BACK TO GAMPONG!!!

Ia mengatakan, Political will harus menggeser pola konsumtif menjadi produktif ditengah pandemi ini. Ide itu memang jauh dari mungkin, tapi ia bersedia untuk mendiskusikan hal ini lebih detail dan mohon dipertimbangkan pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Intinya Penanganan Covid-19 penting terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, jangan sendiri-sendiri dan provinsi-kabupaten kota jangan bagi sembako saja, begi sembako perlu tapi keberlangsungan ekonomi dan ketahanan pangan juga harus di pikirkan," pungkasnya.

error: