Tangani THR Pekerja, Disnakertrans Nagan Raya Buka Posko Pengaduan

Tangani THR Pekerja, Disnakertrans Nagan Raya Buka Posko Pengaduan - Ilustrasi

DILIPUTNEWS.CO - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya resmi membuka posko pengaduan bagi para pekerja atau karyawan yang tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan mereka bekerja. Posko tersebut dibuka mulai dari 11 Mei hingga 31 Mei 2020.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya, Rahmatullah, S,STP menyebutkan pembukaan posko tersebut menyusul telah disuratinya semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten itu untuk membayar gaji para karyawan tepat waktu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh.

“Untuk penanganan tenaga kerja jelang lebaran, kita sudah menyurati pihak perusahaan dan meminta untuk segera membayarkana THR para pekerja tepat waktu. Dan dibayar penuh,” kata Kadisnakertran Kabupaten Nagan Raya.

Selain membayar tepat waktu dan membayar penuh ia juga mengingatkan perusahaan untuk tidak melakukan cicilan dalam pembayaran THR para pekerja perusahaan dengan alasan pandemi Coronavirus Disease atau Covid 19.

Disebutnya, alasan pandemi Covid 19 tidak dapat diterima, dalam pembayaran THR lantaran kabupaten tersebut bukan daerah pandemi Covid 19 yang berdampak pada operasioan perusahaan.

“Tidak ada alasan nyicil karena pandemi Covid 19, karena wilayah kita bukan zona merah dan tidak sedang berlaku PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” sebutnya.

Bagi darah yang berlaku pandemi Covid 19, kata dia, memang secara Surat Edaram Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THK Keagaaman dapat dicicil, akan tetapi untuk wilayah nagan sebutnya itu tidak berlaku.

Jika di Nagan Raya, membayarkan THR secara nyicil terhadap buruh atau karyawan mereka, kata dia, maka perusahaan itu berkewajiban melaporkan perkembangan perusahaan akibat pengaruh Covid 19 kepada kami untuk kami teliti,” ucapnya.

Dikatakannya, jika hasil kajian terhadap laporan perkembangan ternyata perusahaan mampu membayar penuh, namun dilakukan dengan cara menyicil maka perusahaan tersebut akan disanksi administrasi bahkan berujung ke pencabutan izin.

“Jika nanti tidak patuh ya disanksi sesuai dengan peraturan menteri berupa sanksi administrasi dan pencabutan izin. Untuk pencabutan izin nanti kita akan koordinasi dengan instansi terkait perizinan,” ungkapnya.

error: