Polemik Kapal Asing Batu Bara

KKP Meulaboh: DPRK Jangan Asal Sebut, Kita Semua Orang Tanpa Gejala

Koordinator Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh Wilayah Kerja Meulaboh, Samsul Bahri

DILIPUTNEWS.CO - Koordinator Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh Wilayah Kerja Meulaboh, Samsul Bahri, meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk tidak salah dalam memahami terkait dengan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang saat ini menjadi istilah baru dalam penanganan Coronavirus Disease atau Covid 19.

Dikatakan Samsul Bahri, saat seseorang mengartikan kata OTG, sebenarnya bukan hanya mereka yang selama ini menjadi pekerja bongkar muat batubara dikapal, baik itu pekerja lokal maupun Warga Negara Asing (WNA) dikapal tersebut.

Akan tetapi, kata dia, istilah baru tentang OTG, setelah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) semua orang saat ini bisa disebut dengan istilah OTG.

“Mungkin kepada bapak Ahmad yani disini saya mau bilang, jangan asal sebut tentang OTG. Memang OTG merupakan istilah baru setelah ODP dan PDP. Tapi sesungguhnya ketika berbicara OTG kita semua disini adalah OTG,” kata Samsul Bahri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan DPRK Kabupaten setempat bersama dengan vendor PT Mifa Bersaudara yang bergerak dibidang perusahaan bongkar muat, yakni PT Sari Internasional Group, yang berlangsung Selasa, (14/4/2020).

Permintaan asal tidak salah memahami tentang OTG tersebut, disampaikan Samsul, setelah dipertanyakan oleh ketua Komisi IV DPRK Aceh Barat, Ahmad yani, terkait tentang OTG terhadap para Anak Buah kapal (ABK) kapal pengangkut batubara dari Negara Asing, serta pekerja dari perusahaan PBM vendor PT MIfa Bersaudara.

Dikatakan Samsul Bahri, untuk membuktikan seseorang terpapar Covid 19 memang sulit jika tidak dilakukan tes swab atau tes air liur dari kerongkongan karena itu semua orang bisa disebut OTG.

Sebab, kata dia, bukan tidak mungkin yang selama ini beraaktivitas didarat tidak terpapar Covid 19, dan belum tentu pula mereka orang asing terpapar Covid 19. Namun kata dia sebagai tim utama pada pintu masuk pelabuhan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam memeriksa paara ABK kapal asing yang masuk wilaya perairan itu.

Sebagai petugas menjaga pintu masuk, kata dia, pihaknya memiliki tim lintas sektor yang bernama Quarantine, Immigration, and Port Authority (QICP). Dimana KKP merupakan yang pertama berdiri didepan melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal.

“Disini kami bersama-sama imigrasi memeriksa segala dokumen milik mereka, serta kesehatan mereka termasuk dokumen didalamnya seperti dokumen bukti mereka telah divaksin kolera, serta di vaksin ebola. Bahkan kalau saja vaksin Covid 19 sudah ada dokumen-dokumen bukti penyuntikan vaksin covid juga kami minta dan tidak mungkin kami loloskan,” kata dia.

Ditambahkannya, selama wabah Covid 19 ini aktivitas bongkar muat ditengah laut telah berkurang, hal ini disebabkan oleh lockdownnya india sebagai salah satu Negara terbesar yang membutuhkan batubara asal Aceh Barat tersebut, untuk kebutuhan kebutuhan Pembangkit Tenaga Listrik Negara itu.

Kata dia lagi, pihaknya juga tidak mungkin meminta kepada kapal yang hendak masuk ke perairaan laut Meulaboh untuk keluar dari perairan itu atau menghentikan aktivitas diwilayah perairan laut, lantaran hingga saat ini Indonesia belum memberlakukan Lockdown atau mengunci wilayah.

“Surat Edaran Kementrian Kesehatan masih menganjurkan kapal luar masuk. SE Dirjen Keimigrasian nomor 13 Tahun 2020 juga masih tidak melarang kapal kargo masuk kecuali passanger (kapal penumpang asing),” sebutnya.

Samsul juga menjelaskan, selama proses bongkar muat para ABK kapal baik baik lokal maupun WNA,  tidak pernah diberikan izin untuk memasuki daratan dengan alasan kepentingan apapun, terkecuali dalam keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan kesehatan lebih besar karena tidak mungkin dilakukan lagi diatas kapal secara medis.

‘Mereka baru bisa kita izinkan kedarat jika dalam keadaan emergency seperti mengalami pendarahaan yang tidak mungkin lagi dtangani diatas kapal dan membutuhkan pertolongan medis lebih besar di rumah sakit,” ucap Samsul.

Kata Samsul, jika Negara ini memberlakukan lockdown maka dia secara pribadi sangat senang lantaran tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan awak kapal yang masuk wilayah pelabuhan itu untuk memeriksa kesehatan mereka terutama untuk mengetahui ada atau tidak ABK yang terpapar virus SARS-CoV-2 itu.

Menurut Samsul, jika lockdown berlaku saat ini ia bisa menikmati kehidupan sehari-hari bersama keluarga, lantaran hanya bekerja dirumah atau dikenal dengan istilah Work From Home. Akan tetapi tidak adanya pemberlakukan lockdown membuat ia pasrah, bahkan hanya bisa berpesan kepada anak istri agar selalu mendoakannya dalam kondisi sehat dan selalu dilancarkan dalam bekerja.

“Jadi dalam hal ini, kalau memang kami belum sesuai dengan standar maka jika ingin membentuk tim pansus silahkan. Dan lihat bagaimana kami melakukannya, serta apa yang kurang dengan SOP kami,” ungkapnya.

error: