Penunjukan Ketua PMI Aceh Dinilai Cacat Hukum

Penunjukan Ketua PMI Aceh Dinilai Cacat Hukum

DILIPUTNEWS.CO - Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Barat mendesak pihak terkait supaya meninjau ulang hasil musyawarah luar biasa (Muslub) PMI Aceh yang digelar pada 27-28 Oktober 2020 lalu karena proses penunjukan ketua baru dinilai cacat hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen PMI Aceh Barat, Deddi Suwandi, Senin (2/11/2020) di Meulaboh. Dedi yang juga hadir dalam forum Muslub tersebut menyatakan mekanisme penunjukan langsung ketua PMI tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga PMI.

"Kami minta ditinjau ulang hasil musprov luar biasa. Karena mekanisme penetapakan ketua baru diyakini cacat hukum. Tidak sesuai dengan aturan lembaga" jelas Deddi, Senin pagi di Meulaboh.

Seharus, kata Deddi, pihak kepengurusan pusat dan pengurus lama PMI memberikan contoh yang baik, yang bisa memberikan pembelajaran bagi kader-kader PMI dimasa mendatang. Bukan dengan cara menunjuk-nunjuk seorang ketua, yang bertolak belakang dengan ketentuan lembaga dan nilai-nilai domokrasi.

"Kalau memang ingin menunjuk langsung ketua baru, buat apa juga undang kami dari daerah untuk menjadi peserta penuh. Untuk itu kami minta kepada pihak terkait segera mengoreksi dan meninjau ulang keputusan tersebut" harapnya.

Deddi menjelaskan, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 4 aturan AD/ART disebutkan apabila Bakal Calon Ketua Umum/Ketua mendapat dukungan secara tertulis lebih dari 50 persen maka dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum/Ketua pada Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.

Dikatakan deddi, saat forum Muslub berlangsung, ada salah satu calon yang sudah mendapat dukungan tertulis lebih dari 50 persen peserta forum, yang sebenarnya bisa ditetapkan langsung sebagai ketua umum terpilih oleh pimpinan sidang.

"Surat dukungan dan persyaratan lain telah diserahkan kepada pimpinan sidang. Berkas kemudian diperiksa satu persatu, kemudian diklarifikasikan kepada masing-masing kabupaten kota, kemudian dinyatakan diterima oleh Pimpinan Sidang. Namun tiba-tiba sidang diskors 30 menit. Setelah itu pimpinan sidang langsung menetapkan Ketua Umum orang yang tidak pernah mendaftar sebagai calon" jelas Deddi.

"Maka atas dasar itu, kami menilai keputusan itu cacat hukum dan harus segera ditinjau ulang" tambahnya.

error: